Pembahasan kedua ranperda tersebut dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan melibatkan manajemen InJourney Tourism Development Corporation serta administrator KEK Mandalika.
Ketua Pansus II DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi, menegaskan bahwa kedua regulasi ini sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
“Ranperda ini menjadi fondasi dalam memperkuat daya tarik daerah bagi investor, dengan tetap mengedepankan kepastian dan kemudahan dalam perizinan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyusunan kebijakan juga harus mempertimbangkan pemberian insentif yang kompetitif namun tetap transparan dan akuntabel. Hal tersebut dinilai sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi berkualitas.
Menurutnya, sinkronisasi antara tata ruang, sistem perizinan, serta mekanisme pengawasan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Dengan harmonisasi tersebut, investasi yang masuk diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Selain itu, DPRD meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk memberikan masukan teknis sesuai bidang masing-masing, mulai dari aspek tata ruang, pajak dan retribusi, hingga ketertiban umum. Langkah ini dilakukan agar regulasi yang disusun tidak hanya normatif, tetapi juga mudah diterapkan di lapangan.
Keberadaan KEK Mandalika sebagai salah satu destinasi unggulan nasional di sektor pariwisata dan investasi turut menjadi perhatian dalam pembahasan ini. Pemerintah daerah dituntut mampu menghadirkan layanan perizinan yang cepat, transparan, dan terintegrasi.
Dengan rampungnya ranperda tersebut, DPRD Lombok Tengah berharap dapat menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing daerah, sekaligus memperkuat posisi Gumi Tastura sebagai tujuan investasi yang potensial di Indonesia.
