Pemkab Lombok Tengah Raih WTP Ke-14 Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan Semakin Baik

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Raihan ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-14 yang berhasil dipertahankan secara berturut-turut. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Pemkab Lombok Tengah dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (25/5/2026). LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan NTB, Suparwadi dan diterima oleh Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri.

Bupati Pathul Bahri menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut serta mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berupaya meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Opini WTP ini adalah bentuk kepercayaan dan penghargaan atas kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Pathul Bahri.

Bupati dua periode tersebut menegaskan bahwa raihan WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik guna mendukung percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Raihan opini WTP ke-14 secara beruntun ini menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran di Kabupaten Lombok Tengah berjalan dengan baik, konsisten, serta berada dalam koridor akuntabilitas publik. Capaian tersebut juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab.