Redaksi

Koresponden Koranmerah.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok...

Pemain, pelatih, dan manajemen Lombok Football Club (LFC) terus berbenah menyusul kekalahan 1-2 dari PS Bima Sakti dalam laga kedua Liga 3 NTB, akhir pekan lalu. Para pemain dan pelatih dipastikan akan tetap mendapatkan bonus dan asuransi selesai gelaran Liga 3 NTB.

Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengungkap latar belakang dirinya mengeluarkan surat perintah agar Muktamar ke-34 yang sejatinya digelar 23-25 Desember mendatang dipercepat menjadi 17 Desember 2021.

"Dari 1400 kilometer jalan provinsi, kita sudah mencapai kemantapan 84 persen jalan yang sudah bangun dan diperbaiki. Tidak ada lagi jalan yang tidak tersambung di seluruh kabupaten kota se-NTB," tegas pria yang akrab disapa Dae Iwan tersebut.

Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc, memberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada para ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang telah mengabdi selama puluhan tahun dengan harapan para ASN harus tetap menjaga silaturahim antar sesama di kemudian hari.

Tahun ini, dalam program Pengabdian Masyarakat Poltekpar Lombok mengirim mahasiswa dan dosen ke lima desa wisata. Desa tersebut antara lain Desa Wisata Tete Batu (Lombok Timur), Desa Wisata Senaru (Lombok Utara), Desa Wisata Sesaot (Lombok Barat), Desa Wisata Bonjeruk (Lombok Tengah), dan Desa Wisata Batu Dulang (Sumbawa).

Pengurus atau anggota ormas yang melanggar aturan diancam sanksi pidana sesuai Pasal 82 dan 83 UU Ormas. Ia mengingatkan Indonesia ialah negara demokrasi sekaligus negara hukum.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa buruh usai melakukan dialog secara tertutup dengan Ketua Perda KSPI, Winarso dan 1 perwakilan buruh Senin (29/11). Setelah itu Anies disoraki oleh massa “Anies calon Presiden 2024” sesaat setelah Anies melakukan orasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut UU Cipta Kerja saat ini masih berlaku setelah keluar putusan MK yang meminta DPR dan pemerintah untuk memperbaikinya dalam jangka 2 tahun. Jokowi mengatakan tak ada satu pasal pun dalam UU Cipta Kerja yang dibatalkan MK.

Anggota Brimob bentrok dengan anggota Kopassus di Papua, diduga gara-gara masalah rokok.