Redaksi

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengajukan program pengembangan Geopark Tambora Pulau Sumbawa langsung kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Dr. H. Sandiaga S. Uno, BBA, M.BA, saat kunjungan ke Bima, Minggu (14/06/2021).

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. menyambut antusias pembangunan SDN 04 Medas, Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat yang memanfaatkan limbah pelastik.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan pemerintah daerah terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) masing-masing tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020; Ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan; dan Ranperda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak, (15/06/2021).

Sebanyak 344 tuan guru mendapatkan Kartu Maiq Meres. Penyerahan sejenis kartu kesehatan ini langsung diberikan Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri secara simbolik bertempat di Ball Room Kantor Bupati Lombok Tengah, 14/06/2021.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahudin Uno, didampingi Gubernur NTB,  Zulkieflimansyah menyaksikan pacuan kuda atau dalam bahasa lokal Bima pacoa jara yang sudah menjadi tradisi masyarakat Bima.

Upaya Pihak Kepolisian Resort Bima Polda NTB dalam memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 hingga saat ini masih terus gencar dilakukan.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pemerintah akan fokus menyiapkan haji untuk tahun depan atau 1443 Hijriah. Sebab, kata dia, tahun ini, pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan ibadah ini untuk warga negara mereka dan warga asing yang saat ini tinggal di sana.

Setelah pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda akibat demonstrasi penolakan besar-besaran pada 2019, pemerintah dan DPR kembali berusaha meloloskan RUU kontroversial ini. Seakan abai pada tuntutan publik, sejumlah pasal bermasalah tetap dipertahankan, termasuk menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden.

Kasus pencabulan didugakan pada HS Kepala SDN 30 Kota Bima, beberapa waktu lalu pada puluhan siswinya, terus berproses. Kasus pencabulan anak yang dilapor orang tua masing-masing sisiwi di SPKT Polres Bima Kota, kini telah ditangani langsung Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Bima Kota. Unit PPA terus mengembangkan penyidikan.

Imbas dari pemecatannya, pria asal Dompu berinisial MA (25) menyimpan dendam kepada mantan bosnya. Dengan berbekal salinan Video porno yang dia dapatkan dari laptop mantan bosnya, MA melancarkan aksi pemerasan.