Redaksi

Menyikapi situasi terkini Pilkada NTB, Wakil Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) NTB, M. Samsul Qomar, menegaskan hingga saat ini, partai Perindo maupun organisasi NWDI belum menentukan sikap resmi terkait Pilkada baik Gubernur maupun kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggelar upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan tema "Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar" di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah pada Kamis, 2 Mei 2024.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggelar kegiatan Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Swiss-Belcourt Hotel, Lombok Tengah.

Koresponden Koranmerah.com Pertemuan silaturahmi dan simakrama Pengurus Peradah Indonesia se-Nusa Tenggara Barat (NTB) digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah pada Rabu, 1 April 2024....

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah mengadakan rapat Rapirna untuk membahas hasil pembahasan gabungan komisi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023, Selasa.

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi NTB, Pathul Bahri, melakukan kunjungan ke Kota Bima untuk mengadakan acara Halal Bihalal dan konsolidasi dengan jajaran pengurus, kader, serta simpatisan partai Gerindra.

Sejatinya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah memulai penyaluran TTD sejak tahun 2023 dengan stok sebanyak 7 juta tablet, dan tahun 2024 ini akan mendapatkan tambahan sebanyak 3 juta tablet. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap kemungkinan lahirnya penderita stunting baru, sebagai langkah antisipasi spesifik.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII tahun 2024 di halaman kantor bupati pada Kamis (25/4/2024).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, nilai impor Provinsi NTB pada bulan Maret 2024 mengalami penurunan signifikan sebesar 46,56 persen dibandingkan bulan Februari 2024 yang mencapai 144,27 persen.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah tengah menggodok revisi peraturan daerah (Perda) tentang pemerintahan desa. Proses ini telah memasuki tahapan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).