Redaksi

Saksi a de charge atau saksi meringankan dihadirkan tim penasehat hukum, dalam sidang lanjutan kasus ITE aktivis NTB M Fihirudin, Rabu 17 Mei 2023 di Pengadilan Negeri Mataram.

Lombok Tengah - Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lombok Tengah, melakukan kunjungan ke Posyandu di Desa Bujak, Kecamatan Batukliang pada hari Rabu, 17 Mei 2023.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah, NTB telah menyepakati 18 item sebagai Rencana Kerja Banggar (Renja Banggar). Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid, dan membahas beberapa agenda penting terkait pembangunan daerah.

Pada Jumat malam (12/05), Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, melakukan perombakan besar-besaran jabatan pejabat Eselon II dan III di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Sebanyak 98 pejabat mengalami mutasi dalam perombakan tersebut.

Salah seorang Penghulu Majelis Adat Sasak, TGH Sanusi, menanggapi terkait viralnya pidato tentang 'orang Sasak' yang dikaitkan dengan persoalan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB, Ahsanul Khalik.

Sidang kasus UU ITE yang menjerat seorang aktivis di NTB, M. Fihirudin atas laporan Ketua DPRD NTB berlanjut. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Mataram dalam agenda pemeriksaan ahli hukum pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut, Rabu, 10 Mei 2023.

Poltekpar Lombok merupakan salah satu dari enam Perguruan Tinggi Pariwisata Negeri di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Didirikan pada tanggal 9 Mei 2016 di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri memimpin kunjungan atau peninjauan ke rumah calonn penerima beasiswa studi kedokteran dari Yayasan Peduli Yatim, Piatu dan Dhuafa Tersenyum Kabupaten Lombok Tengah, Selasa, 10/05/2023.

TGH Gede Sakti Resmi Mendaftar ke KPU, Optimistis Raih Kursi DPD RI

Pria bernama Ahmad Amrullah datang ke pendopo pada Rabu, 3 Mei 2023. Dia ingin menggembok dan memasang garis polisi pada mobil dinas Gubernur NTB sebagai bentuk protes utang Pemprov NTB pada rekanan belum terbayarkan. Namun saat itu tidak ada mobil dinas ditemui, sehingga berlalu pergi.