Beranda Nasional Wabup Nursiah Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Dorong Akses Keuangan Inklusif bagi UMKM...

Wabup Nursiah Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Dorong Akses Keuangan Inklusif bagi UMKM Lombok Tengah

0
BERBAGI
Wabup Nursiah Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Dorong Akses Keuangan Inklusif bagi UMKM Lombok Tengah
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dihadiri pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Nursiah mengatakan, keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan di daerah.

Menurutnya, kemudahan masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan harus diikuti dengan peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang aman, tepat, dan produktif.

Melalui penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi secara merata.

Bagi Lombok Tengah, perluasan akses keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sejumlah sektor unggulan, terutama UMKM, pertanian, dan pariwisata.

Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian daerah apabila didukung kemudahan permodalan, pendampingan usaha, serta akses pasar yang lebih luas.

Dengan akses pembiayaan yang semakin terbuka, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan usaha, dan menciptakan peluang kerja baru. Sementara sektor pertanian dan pariwisata membutuhkan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

Selain persoalan permodalan, Nursiah juga menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara bijak.

Hal ini penting untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktik pembiayaan ilegal maupun pinjaman dengan beban yang tidak sesuai kemampuan ekonomi.

Rakornas TPAKD 2026 diharapkan menghasilkan penguatan koordinasi dan langkah strategis yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan potensi serta kebutuhan masing-masing wilayah.

Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut mengapresiasi keberadaan TPAKD yang telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga 2026 terdapat 552 TPAKD di seluruh Indonesia. Program tersebut telah mendorong penyaluran berbagai skema pembiayaan bagi masyarakat dan sektor produktif.

Salah satu program yang disoroti adalah Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir yang telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp64,85 triliun kepada sekitar 2,28 juta debitur.

Capaian tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan dalam menghadirkan pembiayaan yang lebih mudah dijangkau masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan lembaga jasa keuangan melalui optimalisasi program TPAKD.

Dengan demikian, perluasan akses keuangan tidak hanya menjadi upaya meningkatkan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan perbankan, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan inklusi keuangan di daerah diharapkan dapat diukur dari semakin terbukanya kesempatan masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here