Lombok Tengah Gelar Musrenbang Tematik Kebencanaan 2025, Wabup Nursiah Sebut Kolaborasi adalah Kunci

Koresponden Koranmerah.com

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kebencanaan Tahun 2025 pada Kamis, 17 April 2025. Forum ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. HM. Nursiah, S.Sos., M.Si, sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya risiko kebencanaan di wilayah tersebut.

Dalam laporan pembukaan, Ketua Panitia sekaligus Kabid P2M Bapperinda Lombok Tengah, Sri Muliana Widiastuti, menekankan pentingnya menjadikan isu kebencanaan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan daerah.

Ia merujuk pada data Indeks Risiko Bencana (IRB) yang menunjukkan sebagian besar desa di Lombok Tengah berada dalam kategori risiko menengah.

Sementara itu, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) daerah ini masih stagnan di angka 0,53—level sedang yang mengindikasikan perlunya intervensi serius dan terukur.

“Musrenbang tematik ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi menjadi ruang strategis untuk mengidentifikasi akar persoalan dan menyusun langkah mitigasi yang terintegrasi,” ujar Sri Muliana.

Ia menambahkan, penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan kolaborasi multipihak: pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga penanggulangan bencana, untuk merumuskan kebijakan berbasis data dan risiko aktual di lapangan.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Nursiah dalam sambutannya menegaskan bahwa persoalan kebencanaan adalah isu lintas sektor yang tak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah.

“Tidak ada jalan lain selain mengutamakan kolaborasi dan kerja sama erat lintas aktor. Musrenbang ini menjadi fondasi penting dalam membentuk kebijakan penanggulangan bencana yang komprehensif dan efektif,” ujar Nursiah.

Sebagai bagian dari pendekatan itu, Pemkab Lombok Tengah telah menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang berisi peta risiko, data historis, dan proyeksi bencana di masa mendatang. Dokumen ini akan menjadi rujukan utama dalam menyusun strategi mitigasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana.

Musrenbang ini diharapkan menjadi titik temu antara data, kebijakan, dan aksi nyata. Sebab di daerah rawan seperti Lombok Tengah, bencana bukan lagi potensi, melainkan keniscayaan yang perlu dikelola dengan pendekatan ilmiah dan kolaboratif.