Koresponden – Fraksi Partai NasDem DPRD Lombok Tengah, NTB mendesak pemerintah serius membenahi tata kelola kawasan Kawasan Mandalika menyusul bencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa hari terakhir.
Melalui Wakil Ketua Fraksi, Murdani S.IP., MH, NasDem menilai persoalan pelanggaran tata ruang, maraknya villa dan hotel bodong, hingga aktivitas tambang ilegal menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan bencana tersebut.
“Pemerintah harus serius memperbaiki tata kelola kawasan Mandalika, melakukan penegakan hukum dan memastikan tanggung jawab masing-masing pihak yang memiliki kewenangan mengelola kawasan seperti pemprov, pemerintah pusat dan ITDC,” tegas Murdani dalam pernyataannya. Sabtu.
Menurutnya, pelanggaran tata ruang dan eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali telah berdampak besar terhadap kerusakan ekosistem. Pembangunan villa dan hotel yang tidak sesuai rencana tata ruang wilayah dinilai mengabaikan prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan.
“Daya dukung dan daya tampung lingkungan seharusnya menjadi prinsip dasar dalam pembangunan, namun diabaikan oleh banyak investasi pembangunan hotel dan pemanfaatan kawasan lainnya, ditambah dengan lemahnya penegakan hukum,” ujarnya.
Fraksi NasDem menyoroti sedikitnya tiga aspek yang menghubungkan pelanggaran tata ruang dengan banjir yang terjadi. Pertama, pengelolaan lahan yang tidak tepat akibat pembangunan tanpa mengacu pada rencana tata ruang meningkatkan risiko kerusakan lingkungan dan bencana.
Kedua, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat praktik pelanggaran terus berlangsung. Ketiga, aktivitas tambang ilegal dan pembangunan tak terkendali memicu deforestasi, erosi tanah, serta perubahan aliran air yang memperbesar potensi banjir.
Selain itu, NasDem juga menyinggung adanya ketimpangan dalam penegakan aturan. “Masyarakat kecil sering menjadi sasaran penertiban jika melanggar, sementara proyek-proyek besar seperti villa dan hotel bodong terkesan dibiarkan beroperasi tanpa izin lengkap,” kata Murdani.
Untuk itu, Fraksi NasDem mendorong penguatan sistem pengawasan serta penegakan hukum yang konsisten dan tanpa tebang pilih. Pemerintah juga diminta mengintegrasikan pengelolaan lahan dengan rencana tata ruang secara ketat, serta membangun kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dan pengelola kawasan seperti ITDC.
Langkah tersebut dinilai mendesak agar pengembangan kawasan pariwisata unggulan nasional itu tidak justru menjadi sumber kerentanan ekologis bagi masyarakat sekitar.
