Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar Rapat Paripurna pada Kamis, 30 April 2026. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian laporan hasil pembahasan gabungan komisi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, L. Muhammad Akhyar, S.Sos., dan dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., bersama anggota DPRD serta jajaran pemerintah daerah.
Paripurna ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Dalam rapat tersebut, juru bicara gabungan komisi, Ahmad Syamsul Hadi, menyampaikan hasil pembahasan LKPJ yang telah dilakukan secara intensif sejak 31 Maret hingga 29 April 2026. Pembahasan dilakukan melalui rapat komisi hingga rapat gabungan komisi dengan menelaah berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, pelayanan publik, hingga tata kelola pemerintahan.
“Secara umum, DPRD memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator makro pembangunan yang menunjukkan tren positif,” ujar Ahmad Syamsul Hadi di hadapan forum paripurna.
Ia menjelaskan, capaian tersebut terlihat dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pelayanan publik, mendorong pembangunan infrastruktur, memperkuat ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Meski begitu, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan penting. Salah satunya terkait perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan agar lebih terarah, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Selain itu, DPRD juga mendorong penguatan tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal.
Di sektor infrastruktur, DPRD menyoroti masih adanya kerusakan fasilitas publik seperti jalan, drainase, dan sarana umum lainnya. Percepatan penanganan serta peningkatan kualitas infrastruktur menjadi rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti.
Pelayanan publik juga menjadi perhatian. DPRD menilai peningkatan layanan di bidang perizinan, kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan perlu terus dilakukan agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Tak hanya itu, DPRD menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal pemerintahan, termasuk peningkatan disiplin aparatur sipil negara serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Rekomendasi yang kami sampaikan bukan hanya sebagai catatan, tetapi menjadi bahan evaluasi sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja ke depan,” tegas juru bicara gabungan komisi.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Lombok Tengah secara resmi menyerahkan keputusan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada pihak eksekutif dalam rapat tersebut. Penyerahan ini menjadi simbol sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, menyampaikan apresiasi atas kerja DPRD dalam membahas LKPJ secara mendalam. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menjadikan rekomendasi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.
Dengan adanya evaluasi dan rekomendasi tersebut, diharapkan arah pembangunan ke depan semakin terukur, tepat sasaran, serta mampu menjawab berbagai tantangan daerah menuju Lombok Tengah yang lebih maju dan sejahtera.
