DPRD Lombok Tengah Apresiasi Kinerja Pemda 2025, Soroti Sejumlah Catatan Strategis

Koresponden**DPRD Lombok Tengah Apresiasi Kinerja Pemda 2025, Soroti Sejumlah Catatan Strategis

Praya – DPRD Kabupaten Lombok Tengah memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, lembaga legislatif itu juga menegaskan sejumlah catatan strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk perbaikan pembangunan ke depan.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Gabungan Komisi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 yang digelar Kamis (30/4/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, L. Muhammad Akhyar, dan dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. H.M. Nursiah, anggota DPRD, serta jajaran pemerintah daerah.

Juru Bicara Gabungan Komisi DPRD, Ahmad Syamsul Hadi, mengatakan pembahasan LKPJ telah dilakukan secara intensif melalui rapat komisi dan gabungan komisi sejak 31 Maret hingga 29 April 2026.

Menurutnya, secara umum DPRD menilai kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal itu terlihat dari berbagai indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif, mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Secara umum DPRD memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator makro pembangunan yang menunjukkan tren positif,” ujar Syamsul Hadi dalam rapat paripurna.

Meski demikian, DPRD menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang harus segera dibenahi. Salah satunya terkait kualitas perencanaan pembangunan yang dinilai perlu lebih terarah, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Selain itu, kondisi infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya menjadi perhatian serius DPRD. Pemerintah daerah diminta mempercepat penanganan kerusakan dan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.

Pada sektor pelayanan publik, DPRD menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan perizinan, kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Tak hanya itu, penguatan pengawasan internal pemerintahan juga menjadi rekomendasi penting. DPRD menilai peningkatan disiplin aparatur sipil negara, penegakan aturan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan harus terus diperkuat.

“Rekomendasi yang kami sampaikan bukan hanya sebagai catatan, tetapi menjadi bahan evaluasi sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja ke depan,” tegas Syamsul.

Sebagai tindak lanjut, DPRD secara resmi menyerahkan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada pihak eksekutif dalam forum paripurna tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H.M. Nursiah, menyampaikan apresiasi atas kerja DPRD yang telah melakukan pembahasan LKPJ secara mendalam dan komprehensif.

Ia menegaskan seluruh rekomendasi yang diberikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Rapat paripurna tersebut menjadi momentum evaluasi tahunan yang penting bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan arah pembangunan Kabupaten Lombok Tengah ke depan semakin terukur, tepat sasaran, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.