DPRD Lombok Tengah Sampaikan Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
Koresponden**DPRD Lombok Tengah Sampaikan Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD, Senin (15/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Ramdan, S.Ag., dan dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD H. Lalu Ramdan menegaskan bahwa penyampaian pemandangan umum fraksi merupakan tahapan penting dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Forum tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran daerah selama satu tahun anggaran.
“Pemandangan umum fraksi merupakan bentuk evaluasi dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD yang telah berjalan. Selain itu, forum ini juga menjadi ruang bagi fraksi-fraksi untuk memberikan masukan konstruktif demi peningkatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” ujar Ketua DPRD.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD secara bergantian menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi-fraksi memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dinilai mampu menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta melaksanakan berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, fraksi-fraksi juga menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah. Salah satu perhatian utama adalah perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi pendapatan baru serta peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah tanpa membebani masyarakat.
Pengelolaan belanja daerah juga menjadi sorotan. DPRD mendorong agar penggunaan anggaran semakin efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Fraksi-fraksi juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan agar program-program prioritas dapat berjalan optimal.
Di bidang pembangunan, DPRD meminta pemerintah daerah terus memperhatikan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pedesaan. Peningkatan kualitas jalan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan, dan sarana kesehatan dinilai masih menjadi kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi perhatian fraksi-fraksi. Pemerintah daerah diharapkan terus menghadirkan inovasi pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Fraksi-fraksi juga mendorong penguatan program-program yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja.
Rapat Paripurna berlangsung tertib dan kondusif. Seluruh masukan, pandangan, dan rekomendasi fraksi akan menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun jawaban atas pemandangan umum tersebut, sekaligus menjadi evaluasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Melalui pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diharapkan terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
