Beranda Hukum Kriminal DPRD Lombok Tengah Dorong Penguatan Regulasi Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat

DPRD Lombok Tengah Dorong Penguatan Regulasi Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat

0
BERBAGI
DPRD Lombok Tengah Dorong Penguatan Regulasi Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat
Koresponden**DPRD Lombok Tengah Dorong Penguatan Regulasi Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat
LOMBOK TENGAH – Pengelolaan aset pemerintah dan perlindungan masyarakat dari ancaman kebakaran menjadi dua perhatian DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam agenda legislasi daerah. Kedua persoalan tersebut dinilai membutuhkan landasan hukum yang jelas agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lebih optimal.
Hal itu dibahas dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Lombok Tengah, Rabu (30/9/2026), yang mengagendakan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Komisi I dan Komisi IV.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Muhammad Akhyar, S.Sos., bersama anggota DPRD lainnya.
Dua regulasi yang menjadi pembahasan yakni Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
Keduanya menyentuh persoalan berbeda, tetapi memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik. Pengelolaan barang milik daerah menyangkut bagaimana pemerintah menjaga, mencatat dan memanfaatkan aset secara bertanggung jawab. Sementara regulasi kebakaran berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan kesiapan pemerintah menghadapi situasi darurat.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan, masukan serta catatan terhadap materi kedua Ranperda. Selanjutnya, Komisi I dan Komisi IV selaku pengusul memberikan jawaban atas berbagai tanggapan yang disampaikan fraksi-fraksi.
Pada aspek pengelolaan aset, keberadaan regulasi diharapkan dapat memperkuat tertib administrasi sekaligus mencegah aset pemerintah tidak terdata, terbengkalai atau tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Aset daerah merupakan bagian dari kekayaan publik yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Karena itu, pengaturannya tidak cukup hanya berorientasi pada pencatatan administratif, tetapi juga harus memastikan setiap aset memberikan nilai manfaat bagi daerah.
Di sisi lain, Ranperda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan masyarakat. Penanganan kebakaran membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan, ketersediaan sarana dan prasarana, kesiapsiagaan personel hingga koordinasi antarlembaga.
Dengan penguatan regulasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya bergerak ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memiliki langkah antisipasi untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan.
Setelah melalui penyampaian pandangan fraksi dan jawaban dari masing-masing komisi pengusul, rapat dilanjutkan dengan permintaan persetujuan DPRD terhadap kedua Ranperda tersebut.
Pembahasan ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Lombok Tengah dalam memperkuat perangkat hukum daerah. Harapannya, regulasi yang dihasilkan nantinya tidak berhenti sebagai produk administratif, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Dua Ranperda tersebut sekaligus menunjukkan bahwa agenda legislasi daerah tidak hanya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan, keamanan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here