Perubahan Nama Bandara, Ketua Pemuda Muslimin NTB : Tidak Usah Didiskusikan Lagi

Koresponden Koranmerah.com

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan menteri perhubungan terkait pergantian nama bandara sebagai tugas pemerintah di tingkat daerah. Demikian dikatakan Ketua Pemuda Muslimin Indonesia NTB, Fathurrahman.

Menurut dia, terhadap adanya yang menolak perbubahan nama bandara, ini sangat jelas didramatisir oleh oknum-oknum Pemda Lombok Tengah sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

” Sehingga menurut saya pergantian nama bandara harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban pemerintahan di tingkat daerah atas pemerintah pusat sebagai wujud good governance dengan melaksanakan keputusan menteri perhubungan karena apabila di tengah masyarakat terdapat konflik maka menjadi preseden buruk dan gagalnya pemerintahan di saat Rezim Suhaili Pathul karena awal mula penolakan ini dilakukan oleh bupati dan wakil bupati lombok tengah dengan simbol jempol darah,” katanya, Jumat [01/01/2021].

Menurut Mantan Anggota DPRD Lombok Tengah ini, mestinya pemerintah tuntas menyelesaikan persoalan nama bandara ini. Dengan cara melaksanakan keputusan yang telah dibuat sebelumnya terhadap nama bandara ini. Karena SK Menhub tentang perubahan nama bandara tersebut sudah final dan mengikat.

” Untuk apa pemerintah dan pemimpin kalau tidak tuntas dalam menyelesaikan persoalan yang tidak subtansial dan tidak tunduk pada keputusan pemerintah pusat karena sejatinya pemimpin harus menjadi contoh dan wajah masyarakatnya, kalau pemimpin tidak taat terhadap keputusan menteri maka bagaimana dengan rakyatnya kesimpulan saya pemerintah daerah kabupaten lombok tengah bersama pemerintah provinsi harus bertanggung jawab pada keamanan rakyat dalam melaksankan pergantian nama bandara,” tandasnya.

Pergantian nama bandara di Lombok dari BIL ke BIZAM menui pro kontra. sebelumnya pemasangan plang nama bandara gagal dilakukan.