Koresponden- Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang dikelola InJourney Tourism Development Corporation kembali disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
Melalui Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah, DPRD menilai dampak kawasan strategis nasional tersebut terhadap perekonomian daerah belum terasa signifikan, khususnya bagi tenaga kerja lokal dan pelaku UMKM.
Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansyah, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima data pasti terkait jumlah tenaga kerja lokal yang terserap di kawasan KEK Mandalika. Padahal, kawasan yang telah beroperasi sejak 2017 itu kerap mengklaim menyerap ribuan tenaga kerja dengan nilai investasi lebih dari Rp 5 triliun.
“Secara umum kami melihat serapan tenaga kerja lokal belum signifikan. Memang di sektor perhotelan cukup maksimal, tetapi secara keseluruhan kami belum mendapat angka pastinya,” ujar Ferdian.
Ia menegaskan bahwa DPRD membutuhkan data yang terbuka dan terukur terkait perkembangan investasi maupun kontribusi ekonomi kawasan tersebut. Koordinasi antara ITDC dan pemerintah daerah dinilai penting agar capaian investasi sejalan dengan target pembangunan daerah.
“Kami berharap klaim-klaim itu berbasis data. Investasinya berapa, realisasinya seperti apa, dan apakah sesuai dengan target yang ingin dicapai Pemkab Loteng,” tegasnya.
Selain persoalan tenaga kerja, Komisi II juga menyoroti minimnya dampak terhadap produk UMKM lokal. Menurut Ferdian, kehadiran Pertamina Mandalika International Street Circuit dan berbagai event olahraga nasional maupun internasional semestinya menjadi peluang besar bagi pelaku usaha kecil di Lombok Tengah.
Ia berharap slot pada Bazaar Mandalika benar-benar diisi secara optimal oleh pelaku UMKM lokal, sehingga perputaran ekonomi tidak hanya dinikmati investor dan pelaku usaha besar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar kawasan.
