Koresponden-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah meminta para pengecer untuk menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Anggota DPRD Lombok Tengah, Saeful Muslim, menegaskan bahwa harga pupuk subsidi telah diatur secara jelas, yakni pupuk urea sebesar Rp1.800 per kilogram dan pupuk NPK Rp1.840 per kilogram.
Hal tersebut disampaikannya usai menerima aspirasi petani yang mengeluhkan tingginya harga pupuk bersubsidi dalam forum dengar pendapat. Berdasarkan laporan petani, harga pupuk yang dibeli mencapai Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per kuintal atau melampaui HET.
“Keluhan petani ini harus menjadi perhatian. Mereka berharap distribusi pupuk bisa dilakukan melalui kantor desa dengan tetap melibatkan pengecer, agar harga tetap sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia juga menanggapi alasan kenaikan harga yang kerap dikaitkan dengan biaya distribusi. Menurutnya, jika terdapat penyesuaian harga, hal itu harus melalui kesepakatan bersama antara petani dan pihak terkait.
“Kalau ada tambahan biaya, harus disepakati bersama. Jangan sampai merugikan petani,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Lombok Tengah, Zaenal Arifin, menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sejak 22 Oktober 2025.
Ia merinci, harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Selain itu, pupuk NPK kakao kini menjadi Rp2.640 per kilogram dari sebelumnya Rp3.300, pupuk ZA khusus tebu turun menjadi Rp1.360 dari Rp1.700, dan pupuk organik menjadi Rp640 dari Rp800 per kilogram.
Zaenal menambahkan, petani dapat menebus pupuk bersubsidi baik melalui kelompok tani maupun langsung ke pengecer dengan syarat membawa KTP dan telah terdaftar dalam sistem E-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
Dengan adanya pengawasan bersama, diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi di Lombok Tengah dapat berjalan tepat sasaran serta tidak memberatkan petani.
