Koresponden Koranmerahcom
Kepolisian Resor Lombok Tengah bersama Pemerintah Desa se Kabupaten Lombok Tengah melakukan kerjasama dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Penyuluhan Hukum mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor).
Penandatanganan MoU dilaksanakan di Kantor Bupati Lombok Tengah pada Kamis (1/2).
Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Lombok Tengah, AKBP Iwan Hidayat, SIK, Bupati Lombok Tengah H. L. Pathul Bahri, SIP, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, Dinas DPMPD, Dinas Kesehatan, KBO Sat Reskrim Polres Loteng, Kanit Tipidkor Sat Reskrim Polres Loteng, dan Kepala Desa se Kabupaten Lombok Tengah.
Kapolres Lombok Tengah, AKBP Iwan Hidayat, SIK, menyampaikan pentingnya peran pemerintahan desa sebagai ujung tombak hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa pembangunan di tingkat desa harus maksimal dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.
Namun, Iwan juga menyadari bahwa terdapat masalah administratif yang menghambat terserapnya anggaran pembangunan di beberapa desa.
“Kesalahan administrasi dan permasalahan hukum sebagai faktor utama yang menyebabkan pembangunan desa tidak optimal,”ungkapnKapolres.
Dalam kegiatan yang melibatkan para kepala desa, Iwan berharap MoU yang ditandatangani dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan administrasi keuangan di tingkat desa. Tujuannya agar pembangunan di desa dapat dilaksanakan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
Iwan juga menyampaikan pengertian terhadap kesulitan yang mungkin dihadapi para kepala desa terkait administrasi penyelenggaraan keuangan negara. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi pemerintahan desa di daerah lain untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang baik.
“Semoga sedikit usaha ikhtiar yang kita laksanakan ini bisa menjadi contoh bagi pemerintahan desa di daerah lain agar bisa meniru kegiatan yang dilaksanakan oleh forum kepala desa Kabupaten Lombok Tengah,” ujar Iwan.
